DK PBB dan Nasib Presiden Suriah Bashar al-Assad

Dewan Keamanan (DK) PBB berencana untuk mengatasi krisis Suriah pada hari Rabu. Sementara itu, krisis kemanusiaan di Suriah kian menghebat, dan kekerasan semakin memuncak, diantara pasukan yang setia kepada Presiden Bashar al-Assad telah membantai 120 tentara dan polisi yang tidak mau bertindak terhadap gerakan oposisi yang melakukan aksi protes.
DKPBB yang beranggotakan 15 negara mulai membahas sebuah rancangan resolusi baru, yang akan dijatuhkan kepada Suriah. Sebelumnya DK PBB telah menjatuhkan sanski kepada negara itu, tetapi tidak menghentikan kekejaman rezim Al-Assad yang telah melakukan pembantaian terhadap rakyatnya.
Resolusi yang akan menjatuhkan sanski terhadap Suriah akan gagal, bila salah satu anggota DK PBB menolak atau memvetonya.Sebelumnya, rancancan resolusi itu gagal, karena Rusia menolak rancangan resolusi. Rusia yang merupakan salah satu dari federasi Soviet itu menjadi sekutu Suriah, karena itu Rusia sekarang dalam posisi membela terhadap Suriah.
Kekawatiran anggota DKPBB lainnya, kemungkinan adanya veto oleh Rusia dan Cina, yang dapat menggagalkan rancangan resolusi. Rusia dan China sekarang memiliki posisi antagonis, dan ingin memainkan peranannya sendiri, karena Rusia tidak setiap keputusan yang diambil, tanpa menguntungkan mereka. Rusia dan China tidak ingin hanya sekadar menjadi “stempel” Barat, di saat krisis di dunia Arab dan Afrika Utara. Kedua negara, Rusia dan China ingin melakukan investasi dan menanam jasa kepada negara-negara Arab dan Afrika Utara, tanpa bergantung dengan Barat.
Sebaliknya, Barat tidak dapat bertindak sendirian, tanpa Rusia dan China. Seperti menghadapi pemimpin Libya Muamamr Gadhafi, pertemuan kelompok G 8, negara Industri, yang belum lama ini berlangsung di Perancis, memberikan mandat kepada Presidden Rusia Medvedev, menjadi “broker” politik, agar Gadhafi bersedia mengundurkan diri dari kekuasaannya. Meskipun, sampai sekarang belum ada tanda-tanda Gadhafi mau mundur dari jabatannya. Tetapi, posisinya semakin terjepit, dan banyak menterinya yang memiliki posisi kunci sudah meningggalkannya dan membelot.
Dewan Keamanan telah dikritik karena gagal untuk bertindak untuk menghentikan kekerasan di Suriah seperti yang terjadi di Libya. Tapi mengejar ingin menghindari aksi militer seperti yang terjadi di Libya.
“Inggris sudah mengedarkan draft resolusi DK BB, yang mengutuk represi di Suriah dan menyerukan agar Pemerintah Suriah memenuhi tuntutan sah rakyat mereka, pembebasan semua tahanan, memberikan kebebasan kepada media dan internet dan bersedia bekerja sama dengan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, “kata Menteri Luar Negeri William Den Haag, hari Selasa.
Den Haag mengatakan Inggris akan melakukan, “Kerjasama untuk meyakinkan negara-negara lain, bahwa Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk berbicara tentang krisis di Suriah. Den Haag mengatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad harus mengentikan seluruh kekerasan”, ujarnya. Menurut Den Haaq menilai bahwa Presiden al-Assad telah kehilangan legitimasi dan harus menyingkir”, tambahnya.
Para pejabat PBB menyatakan, peringatan akan adanya laporan yang mengindikasikan penyiksaan, penggunaan rakyagt yang dijadikan tameng hidup, serta korban penembakan di seluruh negeri. Pejabat Suriah akhir-akhir ini telah berfokus pada laporan, bahwa banyak anak tewas dalam kekacauan, yang menyebabkan lebih dari 1.000 kematian.
Kelompok-kelompok seperti Amnesty International mendesak Dewan Keamanan untuk merujuk situasi di Suriah untuk Mahkamah Pidana Internasional. Sekelompok aktivis Suriah dan internasional telah mengunjungi ICC di Den Haag dan memberikan bukti-bukti kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pasukan pemerintah. Presiden Bashar al-Assad dapat di bawa ke Pengadilan Kejahatan Kemanusiaan Internasional (ICC) di Den Haag, akibat seluruh kejahatan yang dilukakannya.
Pengungsi dari kota perbatasan Suriah Jisr Al-Shugur mengatakan puluhan ribu penduduk telah meninggalkan kota itu selama seminggu terakhir, setelah pertempuran berdarah yang mengakibatkan tewasnya puluhan orang.
Sekitar 100 orang Aram bergerombol di dekat pagar perbatasan dengan Turki pada hari Rabu. Kemudian, Pemerintah Turki mengizinkan sekitar 120 pengungsi Suriah untuk menyeberang ke wilayah Turki dekat desa Karbeyaz.
Di masa lalu, pemerintah Turki telah membuat pertunjukan mengevakuasi korban sipil kekerasan di Irak dan Libya. Namun Ankara telah mengambil pendekatan yang berbeda dengan puluhan warga sipil terluka melarikan diri Suriah.
Turki takut akan terjadi pengulangan eksodus besar-bearan pengungsi Kurdi dari Irak utara pada tahun 1991, dan negara telah menghabiskan waktu satu dekade, guna memperbaiki hubungan dengan negara tetangganya Suriah, melalui hubungan ekonomi yang menguntungkan dengan al-Assad Suriah.
Bulan lalu, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menyerukan reformasi di Damaskus dalam upaya untuk menghentikan meningkatnya kekerasan. “Ini adalah pertanyaan yang serius, pada saat kita menutup perbatasan. Pembangunan di Suriah yang menyedihkan.. Kami khawatir kondisi dan situasi yang ada di negeri itu,” kata Erdogan pada Rabu, kepada kantor berita Anatolia.
“Kami berharap bahwa Suriah melakukan perubahan sikapnya terhadap penduduk sipil, yang lebih toleran dan menyadari langkah-langkah untuk reformasi, dan mencari cara yang lebih meyakinkan untuk warga sipil,” kata Erdogan, yang berkampanye menjelang pemilihan parlemen hari Minggu.
Nampaknya, seperti di negeri-negeri Arab lainnya, sesudah Tunisia, Mesir, dan Yaman, Suriah, bakal mengalami perubahan. Nasib para pemimpin diktator yang sudah sangat “out of date” harus berlalu, dan bersedia meninggalkan kekuasaan. Tidak ada banyak waktu berpikir untuk mempertahankan lagi kekuasaannya, karena zaman dan situasi sudah berubah. (mh/wb)
Sumber: http://www.eramuslim.com

Sejarah Kekuasaan Kerajaan Aceh

Negara-negara Indonesia Sebelum Merdeka