Invasi Libya, Petualangan Berbeda di Bawah Obama

Perubahan sikap Presiden Barack Obama mengenai perang di Libya agaknya tidak sejalan dengan sifat sang presiden. Kolumnis New York Times, Maureen Dowd, bahkan sampai membandingkan presiden yang pernah dijulukinya Spock, karena “jalan pikiran dan sikap yang seperti orang Planet Vulcan”, dengan George W. Bush.
“Keduanya memulai perang dengan pilihan sendiri dengan proses pembuatan keputusan yang lebih diwarnai kata hati dan reaksi, bukannya disiplin dan kekerasan,” tulis Dowd.
Tapi, pembandingan itu mungkin lebih tidak adil untuk Bush, mengingat Bush menghabiskan waktu lebih dari satu tahun untuk merencanakan invasi ke Irak, tapi keputusan Obama untuk menyerang Libya hanya dilakukan dalam hitungan hari. Menteri Pertahanan AS Robert Gates pun sampai mengatakan, “Kami belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya.”
Tapi, meski ada persepsi bahwa faktor emosi mendorong penciptaan zona larangan perang Libya, agaknya ada dasar pemikiran yang tidak bisa dibantah, jika bukan doktrin yang sebenarnya, yang mendukung perang perdana Obama tersebut.
Sebagian besarnya berasal dari para penasihat wanita yang kabarnya membujuk Obama agar mengambil tindakan terhadap Muammar Gaddafi. Mungkin yang paling besar pengaruhnya adalah Samantha Power. Sebagai seorang jurnalis dan akademisi yang menulis tentang genosida di Balkan dan Rwanda, Power merupakan pembela konsep intervensi kemanusiaan, sebuah konsep, yang pernah dikecamnya dalam tulisan di Time, yang disebutnya telah “dimatikan untuk satu generasi” oleh invasi Bush di Irak. Kini, dengan posisinya sebagai ajudan senior Dewan Keamanan Nasional Obama, Power bekerja untuk merehabilitasi kekejaman kemanusiaan. Power agaknya cukup berhasil.
Seperti yang ditegaskan dalam pidato Anugerah Nobel Perdamaian pada 2009, Obama mengatakan, “Saya yakin kekerasan bisa dibenarkan atas dasar kemanusiaan, seperti yang terjadi di Balkan atau di tempat-tempat lain yang dilanda perang. Berdiam diri akan merusak nurani kita dan bisa mengakibatkan intervensi yang jauh lebih mahal nantinya. Itulah mengapa semua negara yang bertanggung jawab harus mengakui bahwa militer yang diberi mandat yang jelas bisa turut berperan untuk menjaga perdamaian.”
Di Libya, orang-orang dengan visi semacam itu seolah menemukan semacam kendaraan untuk mengangkut visi tersebut. Pada Gaddafi, AS mendapatkan sosok musuh yang tidak hanya tangannya bersimbah darah warga Amerika, namun juga darah rakyatnya sendiri.
Dari sudut pandang politik nyata yang murni, Gaddafi juga memberikan sosok musuh bagi AS yang, tak seperti Saddam Hussein, tidak banyak dicintai oleh berbagai negara Arab, apalagi para pemimpinnya. Hal itu menjelaskan mengapa intervensi militer kali ini benar-benar multilateral, tidak seperti di Irak.
Kemudian, ada hal lain. Tidak ada peluang bagi AS untuk melakukan intervensi militer dalam kerusuhan seperti di Bahrain, Yaman, atau Syiria. Di lokasi-lokasi tersebut, AS mengandalkan kerja sama dari para pemimpin represif atau rasa takut terhadap kekuatan militer. Tapi, di Libya yang terisolasi, tidak ada kesulitan semacam itu. Oleh karena itu, situasi tersebut dipandang menjadi hal yang ideal yang menunjukkan AS berada di sisi sejarah yang benar.
Meski demikian, masih ada gaung di Irak. Yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya jawaban terhadap penyelidikan kala itu. Saat pasukannya mendekati Baghdad pada Maret 2003, Mayor Jenderal David Petraeus mengatakan, “Katakan bagaimana semua ini berakhir.” Masalahnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya, apalagi Obama, apakah Gaddafi akan tetap berkuasa.
Setelah Bush, proyeksi kebijakan luar negeri Obama, sebagiannya, mereposisikan AS sebagai pelindung, bukan penyerang. Oleh karena itu, tujuan Obama di Libya tidak pernah menggunakan senjata secara aktif untuk membantu pemberontak menggulingkan Gaddafi. Tujuan keterlibatan militer Amerika haruslah melindungi rakyat sipil. Ketika kelihatannya hal itu akan terjadi, Obama bertindak. (dn/nym)
Sumber: http://suaramedia.com

Katholieke Volkspartij Menentang

Indonesia Proklamasikan Kemerdekaan, Belanda Tak Percaya