Racun Obama Berhasil Ceraikan Taliban – Al-Qaeda?

Saat Presiden AS Barack Obama tengah melakukan sebuah tinjauan keseluruhan mengenai kebijakannya di Afghanistan, mantan pejabat Taliban mengajukan sebuah kesepakatan dengan AS untuk menyingkirkan sekutu mereka, Al-Qaeda.

“Taliban menerima dana dan persenjataan dari Al-Qaeda untuk melakukan peperangan,” kata Senator Arsalan Rahmani, seorang mantan menteri urusan Islam dalam pemerintahan Taliban, kepada The Times pada hari Jum’at (17/06).

“Namun jika Taliban memiliki hubungan baik dengan pemerintah, maka mereka akan menyingkirkan Al-Qaeda karena dianggap sudah tidak lagi diperlukan.”

Mantan menteri luar negeri Taliban, Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil menyuarakan pandangan yang serupa.

“Jika Taliban terus bertempur dan pada akhirnya mengambil alih pemerintahan Afghanistan dengan bantuan Al-Qaeda, maka akan sangat sulit untuk memisahkan keduanya.”

Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil ditahan oleh pasukan AS dari tahun 2002 hingga 2005 dan kini tinggal di Kabul.

Taliban dan gerakan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden diyakini menjalin persekutuan setelah kelompok gerilyawan Afghanistan tersebut mengendalikan negara itu pada tahun 1996.

Namun Taliban digulingkan oleh AS, yang menginvasi Afghanistan pasca peristiwa 9/11, dimana AS menuding Al-Qaeda berada di balik serangan tersebut.

Sejak saat itu, Taliban terlibat dalam peperangan gerilya berkepanjangan melawan pasukan penjajah asing pimpinan AS serta pemerintahan lokal yang dikendalikan oleh Presiden Hamid Karzai.

Sementara itu, seorang prajurit AS tewas dalam sebuah ledakan bom pinggir jalan pada hari Minggu kemarin di sebelah selatan Afghanistan. Kematian prajurit tersebut membuat jumlah pasukan asing yang tewas di tanah Afghanistan pada tahun ini telah mencapai 418 orang, meningkat drastis jika dibandingkan dengan 294 orang pada tahun 2008.

Tingginya angka kematian pasukan asing tersebut memaksa pemerintahan Obama untuk memutar otak dan melakukan peninjauan keseluruhan terhadap kebijakan AS di Afghanistan. Obama baru-baru ini mengatakan bahwa permasalahan utama AS adalah Al-Qaeda, bukan Taliban. Presiden kulit hitam pertama AS tersebut juga menyerukan dialog dengan para anggota Taliban yang lebih moderat untuk mendapatkan perdamaian di Afghanistan.

Mutawakkil, mantan menteri luar negeri Taliban, mengajukan sejumlah persyaratan untuk melakukan kesepakatan dengan AS. Para pemimpin Taliban menginginkan jaminan keamanan dan penghapusan imbalan atas diri mereka.

Mereka juga menginginkan sebuah program untuk membebaskan para tahanan yang berada di pangkalan udara AS di Afghanistan, Bagram, serta di penjara Teluk Guantanamo. Sebagai gantinya, Taliban berjanji untuk tidak membiarkan penyusunan rencana serangan terhadap AS di Afghanistan.

“AS memiliki hak untuk yakin bahwa setiap pemerintahan, baik pemerintahan Taliban maupun pemerintahan lainnya, akan menjamin untuk tidak memberikan ancaman kepada AS,” tandasnya.

Senator Rahmani mengamini ucapan tersebut. “Diantara para pemimpin Taliban, sebagian besar menginginkan adanya perdamaian,” katanya. Dia menambahkan bahwa para anggota dewan kepemimpinan Taliban siap untuk melakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian di negara tersebut. “Afghanistan adalah tanah tumpah darah mereka, dan mereka menginginkan kedamaian di sini.”

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa “pemikiran baru Amerika” adalah, para anggota “nasionalis” Taliban kemungkinan dapat dipisahkan dari elemen-elemen kelompok yang lebih radikal, demikian halnya dengan Al-Qaeda.

Mutawakkil, yang menghadiri pertemuan para juru runding Afghanistan di Arab Saudi tahun lalu, kini telah “dirayu secara halus oleh gerombolan pejabat senior AS yang beberapa kali berkunjung ke kediamannya,” demikian tulis surat kabar tersebut.

Presiden Obama diharapkan segera mengumumkan tambahan 45.000 orang pasukan AS sebagai bagian dari pertempuran untuk memenangkan “hati dan pikiran” Afghanistan.

Namun setelah menjalani peperangan delapan tahun, para pejabat AS mulai menyadari bahwa kekuatan militer dan keuangan mungkin tidaklah cukup untuk meraih kemenangan di negara yang memiliki kompleksitas etnis dan suku. Beberapa bentuk rekonsiliasi politik juga diperlukan.

“Jika Anda tidak memiliki strategi militer dan politik, maka Anda tidak akan mendapatkan keduanya,” kata seorang pejabat Barat, menjabarkan “pemikiran baru” tersebut.

Akhir minggu ini, upaya AS � dan negara-negara lain yang terlibat dalam perang Afghanistan � difokuskan pada upaya negosiasi untuk mengakhiri kebuntuan yang mewarnai proses pemilihan presiden. Dalam beberapa hari ke depan, diperkiraka akan ada pengumuman mengenai kecurangan yang ditemukan pada sebagian besar suara Hamid Karzai.

Dala konstitusi Afghanistan disebutkan bahwa jika tidak ada kandidat yang memenangkan lebih dari 50 persen suara, maka harus dilakukan pemilihan ulang antara dua orang kandidat utama.

AS berupaya keras untuk menghentikan Karzai agar tidak mengadakan kesepakatan rahasia dengan mantan panglima perang sebelum pemilihan umum, dan upaya tersebut gagal.

Para pejabat AS meresahkan kembalinya pemimpin kuat Tajik, Mohammad Fahim, mantan pemimpin Aliansi Utara yang menggulingkan Taliban dari Kabul pada tahun 2001.Selama beberapa tahun, dia adalah seorang sekutu kunci AS, namun para pejabat AS pada akhirnya menyingkirkannya dari kekuasaan pada tahun 2004. Akan tetapi ia kembali lagi pada tahun ini kala Presiden Karzai memilihnya sebagai pasangan politik. Dia hampir pasti akan menjadi wakil presiden, dan mungkin juga akan duduk di kabinet bersama dengan sederet mantan panglima perang yang garang.

Diantara sosok-sosok lain yang mungkin mendapatkan kekuasaan, ada nama Karim Khalili, seorang pemimpin enis minoritas Hazara, serta Ishmael Khan, orang kaya yang merupakan mantan pemimpin gerilyawan dari Herat, kota sebelah barat Afghanistan.

“Nantikan saja sebuah jajaran kabinet “berwarna-warni” yang terdiri dari para pemimpin suku, mantan panglima perang, dan para birokrat yang mengenyam pendidikan Barat,” kata seorang pejabat Barat di Kabul. (dn/io/ti/tg)

Sumber: http://suaramedia.com

Tak Lagi Bebas di Afghanistan, Al-Qaeda Merambah Afrika

Memaknai Kepedihan Saat Rezim Khmer Merah