Vaksin Palsu Beredar Sejak 2013, Duh Anak Kelahiran 2005 Harus Imunisasi Ulang?

Koran Unik ~Kementerian Kesehatan memberikan saran untuk orang tua yang khawatir atau curiga anaknya mendapatkan vaksin palsu. Kekhawatiran tersebut muncul usai peredaran vaksin ilegal yang diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri pada 23 Juni lalu.

“Mereka dapat mendatangi dokter atau fasilitas pelayanan tempat anaknya mendapat layanan imunisasi,” ujar Menteri Kesehatan Nila Djoewita Moeloek, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Juni 2016.

Jika terbukti palsu, Nina mengatakan anak akan diberikan imunisasi ulang. Menurut dia, yang terpenting adalah selalu mengamati timbulnya reaksi setelah pemberian imunisasi dan melaporkannya ke petugas kesehatan. “Umumnya gejala atau reaksi ikutan ini timbul tidak lama setelah diimunisasi.,” katanya.

Vaksin Palsu Beredar Sejak 2013, Duh Anak Kelahiran 2005 Harus Imunisasi Ulang?

Nina berujar hingga saat ini pihaknya belum menemukan atau menerima laporan adanya kejadian reaksi pasca imunisasi setelah isu vaksin palsu merebak. Nina pun menyampaikan hasil investigasi terbaru terkait dengan peredaran vaksin ilegal itu.

Pertama yaitu tak ada pemalsuan Vaksin Bio Farma. Sebab, menurut pengakuan pelaku yang tertangkap, vaksi tersebut hanya digunakan untuk oplosan pembuatan vaksin palsu. “Vaksin yang dipalsukan hanya vaksin impor yang harganya mahal, yaitu vaksin produksi Sanofi Pasteur dan GSK,” katanya.

Sementara jenis vaksin impor yang dipalsukan adalah Vaksin Engerix-B (untuk anak dan dewasa) yaitu vaksin untuk Hepatitis B, Vaksin Havrix 720 yaitu vaksin Hepatitis A, dan Vaksin Pediacel yaitu vaksin kombinasi untuk Pertusis, Difteri, Tetanus, Hib dan IPV.

Kementerian pun segera berkoordinasi dengan Komite Ahli Imunisasi, pihak Sanofi, dan GSK untuk menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tersebut yaitu melakukan estimasi pemakaian atau penualan vaksin impor di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperhitungkan dampak dari vaksin palsu ini.

Selanjutnya yaitu menyusun rencana pelacakan kemungkinan keberadaan vaksin palsu di daerah-daerah dan mendata balita yang sudah menerima vaksin palsu. Menurut Nina, perlu juga dilakukan perumusan bersama jadwal vaksinasi yang harus dilakukan kepada anak yang mendapatkan vaksin palsu.

Terakhir yaitu membuat ciri-ciri vaksin palsu secara lebih rinci atau detil untuk disosialisasikan ke seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membedakannya dengan yang asli. “Jika bisa dengan foto-foto sehingga lebih jelas,” ujar Nina.

Beredarnya vaksin palsu di beberapa daerah Indonesia membuat sejumlah kalangan angkat bicara akibat bahaya yang ditimbulkan bagi anak-anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia ‎meminta kepada pemerintah agar melakukan imunisasi ulang kepada anak-anak serta mengecek kembali vaksin yang telah beredar di pusat-pusat kesehatan.

‎”Sebagai bentuk sikap konsekuen pemerintah atas pengadaan imunisasi wajib, sudah seharusnya pemerintah mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara cuma-cuma,” ujar Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA, Reza Indragiri Amriel, dalam pesan singkat yang kami kutip dari media Okezone.com.

Untuk melakukan imunisasi ulang, maka pemerintah perlu mendata kembali anak-anak Indonesia sesuai riwayat imunisasi yang telah dilaksanakan. “Upaya untuk melaksanakan program tersebut akan terbantu apabila Indonesia memiliki basis data imunisasi nasional,” ungkapnya.

Selain itu, program imunisasi wajib tersebut perlu ditekankan pemerintah kepada orangtua agar kelak ketika tumbuh dewasa, anak tersebut tidak mudah terserang penyakit.

‎”Dan untuk para anggota sindikat pemalsuan vaksin layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk jika memungkinkan hukuman mati,” tandasnya.

Tips Berenang Yang Baik Dan Aman

inilah Prinsip S.P.O.R.T Sebenarnya